Akhlak partai islam

Masyumi, Kekuasaan, dan “Orang Kita”

“Salah satu hal yang diperhatikan para pimpinan Masyumi, ialah mereka benar-benar membawa nama Partai Islam,” kata Dr. Abdullah Hehamahua, mantan Penasihat KPK Kamis kemarin (27/11/2013) di Jakarta. Saya semakin penasaran, apa maksud Pak Abdullah Hehamahua yang namanya akhir-akhir ini kerap terdengar?

Beliau mengisahkan perjalanan Partai Islam pertama di Indonesia (yang diakui bersama) yang diresmikan oleh ‘Kongres Umat Islam’ di Yogyakarta pada 7-8 November 1945. Keputusan Kongres, yang dihadiri Mayoritas Ormas Islam dan elemen umat Islam se-Indonesia memutuskan bahwa Partai Islam satu-satunya adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

Mantan ketua HMI era akhir 70-an ini menceritakan fenomena kekuasaan dan ‘orang kita’ Di mana, jika ada salah satu kelompok yang menang Pemilu dan berkuasa entah di wilayah Kota, Provinsi, atau apapun, hingga presiden, maka orang-orang kelompok tersebut yang ‘diprioritaskan’ mendapatkan ‘jatah’ jabatan (bisa Menteri, Kepala Dinas, Staf Ahli, Staf Khusus, Penentu Kebijakan, dll) dan mengurus beberapa proyek. “Lebih baik diambil sama kita, daripada orang lain,” istilahnya.

Tapi lihatlah ketika Para Pemimpin-pemimpin besar itu, para pemimpin Masyumi yang pernah mencapai posisi tertinggi era parlementer, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri-menteri, dll.

“Saya bertanya pada Pak Syafrudin Prawiranegera, kenapa saat beliau menjadi Presiden RI (setelah Bung Karno dan Hatta dan Yogyakarta dilumpuhkan), pada akhirnya dikembalikan kepada Bung Karno dan Hatta, tanya saya,” kata Pak Abdullah mengisahkan.

Syafruddin Prawiranegara memang mengambil alih pemerintahan dan didukung Menteri-Menteri yang tidak tertangkap, walau beliau sebenarnya tak membaca telegram Mandat dari Bung Karno dan Bung Hata.

Dengan senyum beliau menjawab,”Nak Abdullah, Masyumi itu Partai Islam dan Mengedepankan Akhlak Islam. Saya hanya diberi mandat dan amanah ini saya kembalikan,” kata Pak Syafrudin.

“Saya bertanya pada Pak Moh. Roem, kenapa saat beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, Tidak ada seorang pun Gubernur yang dipilih Menteri dari Masyumi?”

“Nak Abdullah, Masyumi adalah Partai Islam dan mengutamakan akhlak Islam. Saya memilih Gubernur sesuai kapasitasnya, bukan karena golongan. Jika ada yang kompeten, ia akan dipilih menjadi Gubernur,” kata Pak Roem.

“Saya bertanya pada Pak Burhanudin Harahap, mengapa beliau mengundurkan diri dari Perdana Menteri setelah melaksanakan pemilu tahun 1955, padahal Partainya Masyumi, mendapatkan suara besar, menang 10 wilayah dari 15 wilayah di Indonesia, dan mengapa harus mundur?”

“Nak Abdullah, Masyumi adalah partai Islam dan mengedepankan akhlak Islam. Saya menjadi Perdana Menteri dengan amanah menyelenggarakan Pemilu Pertama dan sudah ada hasilnya. Selanjutnya saya serahkan pada Presiden Soekarno untuk menentukan kabinet baru dari hasil pemilu ini. Karenanya, saya serahkan mandat ini,” kata Pak Burhanudin Harahap.

“Saya bertanya pada Pak Soekiman, saat diajak Soekarno menjadi Ketua DPRGR (selelah DPR dan Konstutuante dibubarkan melaui Dekrit Presiden), mengapa tidak ambil saja jabatan tersebut dengan tujuan berdakwah di dalamnya,”

“Nak Abullah, mana mungkin saya korbankan kawan-kawan saya yang ditangkap, dan saya memilih jabatan tersebut?,”

“Saya bertanya kepada Pak Natsir, kenapa Menteri Agama tidak diberikan kepada salah satu golongan umat Islam saja, agar tak berpisah dengan Masyumi?”

“Nak Abdullah, Masyumi itu Partai Islam dan memilih Menteri Agama sesuai kapasitasnya. Jika dia memenuhi kualitas tersebut, dari golongan mana pun bisa menjadi Menteri,” kata Pak Natsir.

Akhirnya, Pak Abdullah menutup dengan kalimat ,”Masyumi dari hidupnya hingga wafatnya, membubarkan diri tetap sebagai Partai Islam, orang-orang mengenalnya dan perjuangannya terus berlanjut,” pungkasnya. Setelah itu beliau mengisahkan kesederhanaan-kesederhanaan para tokoh Masyumi, yang sampai membuat para peneliti Barat terheran-heran. Mungkin akan kita dengar kisahnya di lain waktu.

*sebuah tulisan di grup kmmf ugm, citasi dari mana ndak tertelusur*